Bappeda Makassar Dorong Optimalisasi Pajak untuk Mendukung Pembangunan Kota

Pentingnya peran wajib pajak dalam mendukung pembangunan Kota Makassar menjadi perhatian serius Pemerintah Kota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menegaskan bahwa pajak daerah memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan strategis kota. “Dana yang berasal dari pajak merupakan fondasi penting dalam membangun berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa dukungan dari para wajib pajak, upaya pembangunan sulit untuk diwujudkan secara optimal,” kata Zulkifli. Hal ini sejalan dengan apresiasi yang diberikan pada acara Tax Award 2024 yang berlangsung di Hotel Claro, Jumat malam (6/12/2024). Dalam acara tersebut, sebanyak 300 wajib pajak yang berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar diberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka. Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, turut menyampaikan bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian nyata terhadap kemajuan kota. “Pajak memberikan dampak langsung pada pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, hingga sektor pendidikan,” ujar Indira.

Hingga November 2024, Kota Makassar telah berhasil mengumpulkan PAD sebesar Rp1,305 triliun, atau 75 persen dari target Rp1,73 triliun. Bappeda Makassar optimis angka ini dapat meningkat seiring dengan peningkatan kepatuhan pajak dari masyarakat.

“Kami mendukung inisiatif seperti Tax Award ini untuk mendorong kesadaran pajak masyarakat. Peningkatan PAD akan memungkinkan pelaksanaan program-program prioritas dalam perencanaan pembangunan kota,” tambah Zulkifli. Sebagai salah satu strategi jangka panjang, Bappeda terus bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menyusun perencanaan yang mengintegrasikan kebutuhan pembangunan dengan target pendapatan pajak. Dengan sinergi ini, Pemkot Makassar menargetkan PAD dari sektor pajak dapat mencapai Rp2 triliun pada tahun mendatang, sesuai visi Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. “Pajak daerah bukan sekadar angka, melainkan kunci keberlanjutan pembangunan Kota Makassar yang lebih baik,” tutup Zulkifli. (*)