Sumber : mediasulsel.com
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan bahwa penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar merupakan bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Penghargaan bergengsi tersebut diraih untuk kategori Kinerja Total Tingkat Kota dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan kota menuju visi global.
Penghargaan ini, yang merupakan pencapaian ke-420 di era kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sebuah acara yang digelar di Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Ajang penghargaan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Andi Zulkifly Nanda menggarisbawahi bahwa penghargaan ini tidak hanya mencerminkan prestasi Wali Kota dan jajarannya, tetapi juga peran aktif masyarakat Makassar dalam mendukung berbagai inovasi pembangunan kota.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk swasta, komunitas, dan tentunya pemerintah. Kami akan terus memperkuat komitmen ini,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinan Danny Pomanto, Kota Makassar terus menunjukkan transformasi signifikan melalui berbagai program inovatif, seperti Sombere and Smart City, yang menjadi acuan pengelolaan kota modern dan inklusif di Indonesia.
Selain itu, pengakuan ini memperkuat posisi Kota Makassar sebagai salah satu pelopor tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif, sejalan dengan visi menjadikan Makassar sebagai Kota Dunia yang ramah untuk semua kalangan.
Pemkot Makassar menegaskan komitmen untuk melanjutkan kinerja optimal dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik, meningkatkan infrastruktur berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dengan pencapaian ini, Kota Makassar diharapkan dapat terus menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
