TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah.
Seluruh pemerintah daerah diberi tugas untuk menuntaskan miskin ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menyebut, Pemkot Makassar diberi tugas untuk menurunkan miskin ekstrem hingga nol persen.
Karenanya, Pemkot Makassar menyusun langkah strategis untuk pemberantasan miskin ekstrem di 2024.
“Target kita luar biasa kedepan, kita harus turunkan diangka 0 persen sehingga ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan,” ucap Helmy Budiman, Kamis (14/12/2023).
Pemkot Makassar menyiapkan Rp8 miliar untuk penanganan miskin ekstrem ini.
Anggarannya kata Helmy bersumber dari dana transfer daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan porsi itu, Pemkot Makassar sudah mendiskusikan kerjasama yang akan dilakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Rencananya, sebanyak 11 ribu kepala keluarga (KK) akan mendapatkan asuransi ketenagakerjaan.
Bagi pekerja rentan yang mengalami kecelakaan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dicover lewat bantuan itu.
“Ini juga berlaku bagi calon pekerja yang masih mencari pekerjaan baru setelah putus kerja,” jelas Helmy.
Harapannya, Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan penandatanganan kerjasama (PKS), sehingga bantuan ini efektif berlaku mulai Januari 2024 nanti.
“Masuk di bulan 1 sudah bisa dicover. Misalnya dia meninggal, putus kerja itu dapat tanggungan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Semua kategori miskin ekstrem akan mendapat bantuan ini, mulai dari miskin ekstrem desil 1 hingga desil 2.
Itu dilakukan untuk mencegah kecemburuan sosial.
Untuk diketahui, ada beberapa indikator warga yang masuk dalam kategori miskin ektrem.
Pertama, dilihat dari pendapatan keluarga.
Sesuai standar World Health Organization (WHO) rata-rata pendapatan keluarga miskin ektrem setiap harinya hanya Rp11 ribu atau Rp300 ribu lebih tiap bulannya.
Indikator lainnya, terkait akses layanan, ada 20 akses yang dinilai, termasuk akses ke sarana pendidikan, kesehatan, kondisi jalan, dan lainnya. (*)
